VIVAnews - Sekitar tujuh puluh orang dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Ibadah Haji (AMPHURI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementerian Agama.
Dalam aksinya, mereka menuntut Menteri Agama Suryadharma Ali mundur dari jabatannya karena tidak mampu menyelenggarakan ibadah haji secara baik dan transparan.
Mereka ingin bertemu dengan Suryadharma untuk melakukan dialog. Namun sayang, menteri asal Partai Persatuan Pembangunan itu tak dapat menuruti permintaan mereka.
"Kementerian Agama arogan, dzolim pada kita, untuk ketemu susah sekali. Kita dibohongi, pura-pura, sampai dua jam, dirjen sibuk, menteri sibuk," kata Sekretaris Jenderal AMHPURI, Artha Hanif, saat ditemui VIVAnews.com di lokasi aksi, Jakarta, Jum'at 16 September 2011.
Menurutnya, Kementerian Agama memaksa mereka untuk membebankan biaya haji pada masyarakat dengan biaya haji yang mahal, yakni sekitar 7 ribu dolar. Padahal menurutnya, tahun lalu hanya 6500 dolar.
"Kenaikan 500 dolar dipaksakan, diwajibkan, tidak ada dasarnya," ucapnya.
Karena itu, untuk menjelaskan semua itu, mereka menuntut seharusnya Suryadharma proaktif dan membuka dialog kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk membangun transparansi dalam sistem penyelenggaraan haji yang lebih baik.
"Selalu ada indikasi manipulasi. Kita punya analisa kenaikan dipaksakan. Hanya untuk kebutuhan pencitraan, dikonversi ke rupiah, seolah naik padahal tidak. Harusnya 20 juta, sekarang 25 juta, sama dengan tahun lalu, padahal seharusnya turun," katanya.
Berbagai spanduk dan poster mereka bentangkan. Diantaranya bertuliskan, 'Reformasi Sistem Haji', 'Kemenag Arogan dan Dzolim', 'Periksa Keuangan Haji
Tangkap dan Bongkar Mafia Haji', 'Kemenag Membodohi Ummat Dengan Biaya Haji', 'SBY Reshuffle, Menag Jangan dari Parpol'.
Karena aspirasinya tak digubris, mereka mengancam akan melanjutkan aksi di depan istana negara untuk bertemu dengan Presiden SBY. (eh)
