Lihat sumber Budaya Minangkabau

==== Kontroversi hukum Islam (syariah) ====
Menurut hukum Islam, harta haruslah diturunkan sesuai dengan ''faraidh'' yang sudah diatur pembagiannya antara pihak perempuan dan laki-laki. Namun di Minangkabau, seluruh harta pusaka tinggi diturunkan kepada anggota keluarga perempuan dari [[Matrilineal|garis keturunan ibu]]. Hal ini menimbulkan kontoversi dari sebagian [[ulama]].

Ulama Minangkabau yang paling keras menentang pengaturan harta pusaka tinggi yang tidak mengikuti hukum waris Islam adalah [[Ahmad Khatib Al-Minangkabawi]], [[Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Azhari]], dan [[Agus Salim]].<ref name="HAMKA_p23">{{cite book|last =Hamka|first =|authorlink =|coauthors =|title =Islam dan Adat Minangkabau|publisher =Pustaka Panjimas|year =1985|month =Agustus|location =Jakarta|url =|doi =|isbn =|page =23}}</ref> Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam dan khatib [[Masjidil Haram]] [[Mekkah]], menyatakan bahwa harta pusaka tinggi termasuk harta [[syubhat]] sehingga haram untuk dimanfaatkan. Dia konsisten dengan pendapatnya itu dan oleh sebab itulah ia tidak mau kembali ke [[ranah Minang]].<ref>Hamka (1985), p. 103.</ref> Sikap [[Abdul Karim Amrullah]] berbeda dengan ulama-ulama di atas. Dia mengambil jalan tengah dengan memfatwakan bahwa harta pusaka tinggi termasuk kategori wakaf, yang boleh dimanfaatkan oleh pihak keluarga namun tidak boleh diperjualbelikan.Namun bagaimanapun juga,bentuk wakaf yang seperti ini tentu tidaklah sama dengan wakaf yang disyari'atkan islam. Karena dalam pemanfaatannya hanya diperuntukkan bagi orang tertentu dengan aturan-aturan adat (bukan aturan islam). Lagipula adakalanya pusaka tinggi ini bisa digadaikan dalam situasi tertentu.

Yang perlu digaris bawahi sebenarnya dari penilaian tokoh agama yang menentang pusaka tinggi ini adalah bahwa adat sebagai ketentuan dari manusia bisa saja dihapus,namun ketetapan agama yang bersumber dari Allah adalah mutlak. Maka bentuk syubhat itu harus dihindari. Penghapusan adat itu dianggap mudah bagi kaum agamais karena adat itu sendiri menyatakan tunduk pada kitabullah.

"Adat basandi syarak,syarak basandi kitabullah"

Asal muasal pusaka tinggi ini secara umum adalah hasil dari pembagian lahan saat membuka lahan sebagai tempat hunian baru. Dimana lahan tersebut belum ada pemiliknya.

Pada hakikatnya, harta pusaka tinggi merupakan amanah dari leluhur yang tidak diketahui siapa pemilik aslinya, dan diwasiatkan berdasarkan garis keturunan ibu. Jika harta ini diwariskan layaknya harta pusaka rendah atau warisan biasa, tentu harus jelas siapa yang mewariskannya. Itulah alasan logis harta pusaka tinggi tidak diperbolehkan untuk diwarisi oleh ayah.