Merespons penundaan itu, sejumlah anggota DPR AS dari Partai Republik sebelumnya mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan memaksa pemerintah AS mencabut penundaan pengiriman senjata. Presiden Biden berjanji akan memveto RUU tersebut.
"RUU tersebut akan mengganggu upaya presiden melaksanakan kebijakan luar negeri yang efektif," demikian pernyataan Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih pada Selasa (14/5).
"Jika presiden menerima naskah RUU tersebut, ia pasti akan memvetonya," lanjut pernyataan itu.
Anggota DPR AS dalam beberapa hari mendatang akan membahas RUU Bantuan Keamanan Israel, yang salah satu isinya mengecam keputusan Biden menangguhkan pengiriman bantuan ke Israel.
Baca juga: AS kaji potensi pelanggaran hukum internasional operasi Israel di Gaza
RUU tersebut juga akan menahan penyaluran anggaran dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Dewan Keamanan Nasional hingga bantuan tersebut dikirimkan.
"Kita harus memastikan presiden bertanggung jawab atas taktik intimidasi mengerikannya yang mengancam keselamatan sekutu kita dan rakyat Israel dengan menguatkan Hamas," ucap pemimpin fraksi Partai Republik di Kongres AS, Steve Scalise.
Gedung Putih mengatakan, RUU tersebut merupakan reaksi sesat terhadap penyimpangan pendekatan yang disengaja atas kebijakan pemerintahan Biden terkait Israel.
RUU tersebut juga dikhawatirkan melanggar wewenang konstitusional presiden dan menimbulkan dampak tak terduga, seperti melarang pemerintah menyesuaikan postur anggaran bantuan militer demi membantu Israel, demikian pernyataan itu.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Israel bunuh dan lukai sedikitnya 31 petugas kemanusiaan di Gaza
Baca juga: AS tawarkan data rahasia agar Israel tidak serang penuh Rafah
Baca juga: Palestina rilis laporan kekejaman Israel tandai 76 tahun Nakba
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
