Juru Bicara Deplu AS Matthew Miller menyebut, keputusan pimpinan otoritas keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerahkan dana tersebut untuk warga Israel korban serangan justru menyakiti rakyat Palestina.
"Penting sekali untuk memastikan rakyat Palestina dapat mengakses dana mereka untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan menjalankan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Miller.
Ia mengatakan, Otoritas Palestina (PA), sebagai badan yang berhak menerima dana tersebut, telah bekerja keras menjaga situasi kondusif di kawasan Tepi Barat, khususnya sejak agresi penjajah Israel ke Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.
"Tindakan yang diambil pemerintah Israel tersebut berisiko memperburuk stabilitas Tepi Barat dan berdampak buruk pada keamanan Israel sendiri," ucap Jubir.
Smotrich sebelumnya mengatakan bahwa ia memutuskan memotong 35 juta dolar AS dari seluruh dana yang berhak diterima PA dan mengalihkannya untuk korban serangan Palestina.
Pekan lalu, dinas keamanan domestik Israel Shin Bet memperingatkan bahwa kebijakan Israel terhadap PA di Tepi Barat yang diduduki dapat menyebabkan ambruknya otoritas itu.
PA hanya dapat membayar setengah gaji pegawainya bulan lalu karena Israel memutuskan menahan transfer dana pemasukan pajak yang seharusnya diterima Palestina.
Pemasukan pajak tersebut, yang dikenal di Palestina dan Israel sebagai "maqasa", dipungutkan zionis Israel untuk PA dari impor dan ekspor Palestina.
Negara penjajah itu berhak mendapat tiga persen komisi dari seluruh pungutan yang didapatkan.
Pemasukan tersebut diperkirakan berjumlah 220 juta dolar AS (Rp3,58 triliun) setiap bulannya dan menjadi sumber pemasukan terbesar bagi Negara Palestina.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Prabowo berharap dunia yakinkan Israel untuk gencatan senjata di Gaza
Baca juga: Indonesia siap menampung anak-anak Palestina yang alami trauma
Baca juga: Presiden Turki puji sikap PM Spanyol terhadap Gaza
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
